Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2000
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1998/1999

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran negara merupakan pertanggungjawaban pemerintah sesuai konstitusi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. bahwa berhubung dengan itu Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3750) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 1444, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3876);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999.
Pasal 1
(1) Pendapatan Negara dalam Tahun Anggaran 1998/1999 adalah sebesar Rp209.149.156.524.224,00 (dua ratus sembilan triliun seratus empat puluh sembilan miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) terdiri atas:
a. Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp158.042.453.393.414,00 (seratus lima puluh delapan triliun empat puluh dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat belas rupiah);
b. Penerimaan Pembangunan sebesar Rp51.106.703.130.810,00 (lima puluh satu triliun seratus enam miliar tujuh ratus tiga juta seratus tiga puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
(2) Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp158.042.453.393.414,00 (seratus lima puluh delapan triliun empat puluh dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat belas rupiah) terdiri atas:
a. Penerimaan pajak sebesar Rp102.394.445.611.426,00 (seratus dua triliun tiga ratus sembilanpuluh empat miliar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus sebelas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);
b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam Rp41.368.337.491.227,00 (empat puluh satu triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);
c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp14.279.670.290.761,00 (empat belas triliun dua ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).
(3) Rincian pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah seperti tersebut dalam penjelasan pasal ini.
Pasal 2
(1) Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 adalah sebesar Rp202.715.801.631.993,00 (dua ratus dua triliun tujuh ratus lima belas miliar delapan ratus satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) terdiri atas:
a. Pengeluaran rutin sebesar Rp136.086.962.052.249,00 (seratus tiga puluh enam triliun delapan puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) dirinci menurut sektor:
01 Sektor industri Rp76.077.102.723,00
02 Sektor pertanian dan
kehutanan Rp617.303.021.068,00
03 Sektor pengairan Rp34.303.170.112,00
04 Sektor tenaga kerja Rp300.369.935.110,00
05 Sektor perdagangan,
pengembangan usaha nasional,
keuangan, dan koperasi Rp97.632.233.574.009,00
06 Sektor transportasi,
meteorologi & geofisika Rp352.116.922,434,00
07 Sektor pertambangan dan
energi Rp313.388.078.059,00
08 Sektor pariwisata, pos
dan telekomunikasi Rp95.251.604.982,00
09 Sektor pembangunan
daerah dan transmigrasi Rp13.125.636.564.808,00
10 Sektor lingkungan hidup
dan tata ruang Rp244.951.699.001,00
11 Sektor pendidikan,
kebudayaan nasional,
kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, pemuda dan
olah raga Rp5.445.119.974.109,00
12. Sektor kependudukan dan
keluarga sejahtera Rp349.059.261.076,00
13. Sektor kesejahteraan
sosial, kesehatan,
peranan wanita, anak dan
remaja Rp712.274.145.060,00
14. Sektor perumahan dan
permukiman Rp17.900.291.191,00
15. Sektor agama Rp1.386.529.922.673,00
16. Sektor ilmu pengetahuan
dan teknologi Rp389.497.636.561,00
17. Sektor hukum Rp759.927.712.000,00
18. Sektor aparatur negara
dan pengawasan Rp4.069.534.341.661,00
19. Sektor politik, hubungan
luar negeri, penerangan,
komunikasi & media massa Rp1.991.373.430.612,00
20. Sektor pertahanan dan
keamanan Rp8.174.113.665.000,00
b. Pengeluaran pembangunan sebesar Rp66.628.839.579.744,00 (enam puluh enam triliun enam ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), dirinci menurut sektor:
01 Sektor industri Rp197.420.191.572,00
02 Sektor pertanian dan
kehutanan Rp4.757.826.140.539,00
03 Sektor pengairan Rp3.574.815.051.629,00
04 Sektor tenaga kerja Rp1.164.861.725.741,00
05 Sektor perdagangan,
pengembangan usaha nasional,
keuangan, dan koperasi Rp9.928.676.605.013,00
06 Sektor transportasi,
meteorologi & geofisika Rp6.942.861.026.269,00
07 Sektor pertambangan dan
energi Rp7.845.417.576.713,00
08 Sektor pariwisata, pos
dan telekomunikasi Rp1.820.770.321.597,00
09 Sektor pembangunan
daerah dan transmigrasi Rp10.611.599.067.497,00
10 Sektor lingkungan hidup
dan tata ruang Rp761.395.433.094,00
11 Sektor pendidikan,
kebudayaan nasional,
kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, pemuda dan
olah raga Rp6.726.083.220.155,00
12. Sektor kependudukan dan
keluarga sejahtera Rp598.436.962.149,00
13. Sektor kesejahteraan
sosial, kesehatan,
peranan wanita, anak dan
remaja Rp3.790.007.930.016,00
14. Sektor perumahan dan
permukiman Rp2.006.852.164.771,00
15. Sektor agama Rp396.577.233.047,00
16. Sektor ilmu pengetahuan
dan teknologi Rp762.755.810.658,00
17. Sektor hukum Rp136.259.859.865,00
18. Sektor aparatur negara
dan pengawasan Rp1.292.386.475.688,00
19. Sektor politik, hubungan
luar negeri, penerangan,
komunikasi & media massa Rp423.272.284.718,00
20. Sektor pertahanan dan
keamanan Rp2.890.564.499.013,00
(2) Rincian Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seperti tersebut dalam penjelasan pasal ini.
Pasal 3
Sisa Anggaran Lebih Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999 adalah sebesar Rp6.433.354.892.231,00 (enam triliun empat ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 4
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ABDURRAHMAN WAHIDDiundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 132

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2000
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1998/1999

UMUM

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999 setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenuhi kewajiban melaksanakan perhitungan dan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999. Perhitungan Anggaran ini merupakan tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran negara yang senantiasa memperhatikan jiwa dan semangat TAP MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999 tersebut terdapat Sisa Anggaran Lebih sebesar Rp6.433.354.892.231,00 (enam triliun empat ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 1997/1998 sebesar Rp6.317.742.480.989,00 (enam triliun tiga ratus tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 1998/1999 menjadi sebesar Rp12.751.097.373.220,00 (dua belas triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah). Jumlah Sisa Anggaran Lebih kumulatif tersebut termasuk Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) sebesar Rp1.730.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah).
Sehubungan dengan koreksi/kontra pos Perhitungan Anggaran Negara (PAN) mengenai penerimaan bantuan program telah sesuai dengan Standar Akuntansi dan tidak bertentangan dengan Sistim Dasar Kas (Cash Basis).
PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelasHuruf b
Penerimaan pembangunan tersebut terdiri dari bantuan program dan bantuan proyek.Ayat (2)
Cukup jelasAyat (3)
Rincian pendapatan negara dimaksud adalah sebagai berikut:
RINCIAN PENERIMAAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 1998/1999
Penerimaan perpajakan Rp102.394.445.611.426,00
0110 Pajak penghasilan (PPh) Rp55.944.265.167.579,00
0120 Pajak pertambahan nilai barang dan
jasa dan pajak penjualan atas barang
mewah (PPN dan PPnBM) Rp27.803.179.194.657,00
0140 Pajak bumi dan bangunan dan bea
perolehan hak atas tanah dan
bangunan (PBB dan BPHTB) Rp3.565.279.217.833,00
0210 Bea masuk Rp2.305.613.687.614,00
0220 Cukai Rp7.732.942.664.594,00
0230 Pungutan (pajak) ekspor Rp4.630.150.818.856,00
0240 Bea meterai Rp413.014.860.293,00
Penerimaan dari sektor minyak bumi dan
gas alam Rp41.368.337.491.227,00
0310 Penerimaan minyak bumi Rp25.957.441.440.987,00
0320 Penerimaan gas alam Rp15.410.896.050.240,00
Penerimaan negara bukan pajak Rp14.279.670.290.761,00
0410 Pendapatan pendidikan Rp71.366.158.941,00
0411 Uang pendidikan Rp66.361.409.433,00
0412 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat,
dan akhir pendidikan Rp3.634.258.261,00
0419 Penerimaan pendidikan lainnya Rp1.370.491.247,00
0480 Pendapatan pendidikan swadana Rp530.353.954.568,00
0481 Pendapatan pendidikan swadana Rp530.353.954.568,00
0510 Penjualan hasil produksi, sitaan Rp32.442.264.280,00
0511 Penjualan hasil pertanian,
perkebunan Rp176.374.120,00
0512 Penjualan hasil peternakan Rp188.137.605,00
0513 Penjualan hasil perikanan Rp47.799.807,00
0514 Penjualan hasil sitaan Rp6.794.034.497,00
0515 Penjualan obat-obatan dan hasil
farmasi lainnya Rp419.498.176,00
0516 Penjualan penerbitan, film, dan
hasil cetakan lainnya Rp130.277.905,00
0517 Penjualan dokumen-dokumen
pelelangan Rp11.077.871.989,00
0519 Penjualan lainnya Rp13.608.270.181,00
0520 Penjualan aset tetap Rp31.230.295.445,00
0521 Penjualan rumah, gedung, bangunan,
dan tanah Rp3.911.707.230,00
0522 Penjualan kendaraan bermotor Rp1.769.031.169,00
0523 Penjualan sewa beli Rp21.901.698.067,00
0529 Penjualan aset lainnya yang
berlebih, rusak, dihapuskan Rp3.647.858.979,00
0530 Pendapatan sewa Rp9.587.397.772,00
0531 Sewa gedung,bangunan, gudang Rp4.727.025.393,00
0532 Sewa Gedung, bangunan, gudang Rp2.487.143.879,00
0533 Sewa benda-benda bergerak Rp1.650.729.946,00
0539 Sewa benda-benda tak bergerak
lainnya Rp722.498.554,00
0540 Pendapatan jasa I Rp693.451.832.019,00
0541 Pendapatan rumah sakit dan
instansi kesehatan lainnya Rp17.070.596.802,00
0542 Pendapatan tempat hiburan, taman,
museum Rp427.781.185,00
0543 Pendapatan surat keterangan, visa,
paspor dan SIM, STNK, BPKB Rp167.655.322.683,00
0544 Pendapatan jasa pertanahan Rp141.456.995.058,00
0545 Pendapatan hak dan perijinan Rp309.928.796.891,00
0546 Pendapatan sensor, karantina,
pengawasan, pemeriksaan Rp3.547.311.630,00
0547 Pendapatan jasa tenaga, jasa
pekerja Rp8.545.338.137,00
0548 Pendapatan jasa kantor urusan
agama Rp5.668.040.399,00
0549 Pendapatan jasa bandar udara dan
pelabuhan Rp39.151.649.234,00
0550 Pendapatan jasa II Rp948.467.661.242,00
0551 Pendapatan jasa lembaga keuangan
(jasa giro) Rp146.254.992.066,00
0552 Pendapatan iuran hasil hutan,
hasil laut, royalti dan denda Rp402.028.486.443,00
0553 Pendapatan iuran lelang untuk
fakir miskin Rp4.807.390.868,00
0554 Pendapatan jasa kantor catatan
sipil Rp6.333.186.708,00
0555 Pendapatan biaya penagihan
pajak-pajak negara dengan surat
pajak Rp2.034.974.283,00
0556 Pendapatan uang pewarganegaraan Rp3.662.149.830,00
0557 Bea lelang Rp52.042.579.666,00
0558 Pendapatan biaya pengurusan
piutang negara dan lelang negara Rp39.909.468.265,00
0559 Pendapatan jasa lainnya Rp291.394.433.113,00
0560 Pendapatan rutin dari luar negeri Rp57.388.840.455,00
0561 Bea visa dan paspor Rp30.395.000,00
0562 Bea konsuler Rp --
0563 Bea maritim Rp --
0566 Bea legalisasi surat-surat
perdagangan Rp --
0569 Penerimaan rutin luar negeri
lainnya Rp57.358.445.455,00
0580 Pendapatan penjualan, sewa dan
jasa swadana Rp1.922.781.704.615,00
0581 Pendapatan penjualan swadana Rp6.544.280.377,00
0582 Pendapatan sewa swadana Rp1.232.663.671,00
0583 Pendapatan jasa swadana Rp1.915.004.760.567,00
0610 Pendapatan kejaksaan dan peradilan Rp31.504.709.643,00
0611 Legalisasi tanda tangan Rp62.052.303,00
0612 Pengesahan surat di bawah tangan Rp15.300.950,00
0613 Uang meja (leges) dan upah pada
panitera badan pengadilan Rp399.443.194,00
0614 Hasil denda, denda tilang dan
sebagainya Rp14.976.903.609,00
0615 Ongkos perkara Rp1.229.404.419,00
0619 Penerimaan kejaksaan dan peradilan
lainnya Rp14.821.605.168,00
0710 Pendapatan dari investasi Rp6.263.902.109.063,00
0711 Bagian laba dari BUMN Rp3.428.262.277.194,00
0713 Pelunasan piutang (penerimaan
kembali pinjaman) Rp2.835.639.831.869,00
0810 Pendapatan kembali belanja tahun
anggaran berjalan Rp147.157.184.645,00
0811 Penerimaan kembali belanja pegawai
pusat Rp28.092.152.205,00
0812 Penerimaankembali belanja pegawai
daerah otonom Rp6.533.807.340,00
0813 Penerimaan kembali belanja pensiun Rp50.028.025.827,00
0814 Penerimaan kembali belanja rutin
lainnya Rp46.442.739.671,00
0815 Penerimaan kembali belanja
pembangunan rupiah lainnya Rp16.023.673.602,00
0816 Pembetulan pembukuan PPN, PPh Rp36.750.000,00
0817 Pembetulan pembukuan bea masuk Rp36.000,00
0820 Pendapatan kembali tahun anggaran
yang lalu Rp34.798.536.074,00
0821 Penerimaan kembali belanja pegawai
pusat Rp5.837.890.338,00
0822 Penerimaan kembali belanja pegawai
daerah otonom Rp2.092.032.876,00
0823 Penerimaan kembali belanja pensiun Rp4.809.182.599,00
0824 Penerimaan kembali belanja rutin
lainnya Rp6.026.588.464,00
0825 Penerimaan kembali belanja
pembangunan rupiah lainnya Rp16.026.357.260,00
0826 Pembetulan pembukuan PPN, PPh Rp6.484.537,00
0880 Pendapatan lain-laian swadana Rp7.191.235.360,00
0881 Pendapatan lain-lain swadana Rp7.191.235.360,00
0890 Pendapatan lain-lain Rp3.498.046.406.639,00
0891 Penerimaan kembali persekot,
uang muka gaji Rp4.812.166.886,00
0892 Penerimaan denda keterlambatan
penyelesaian pekerjaan Rp22.565.889.647,00
0893 Penerimaan kembali, ganti rugi
atas kerugian yang diderita oleh
negara Rp5.702.588.689,00
0826 Pembetulan pembukuan PPN, PPh Rp6.484.537,00
0894 Penerimaan kembali perhitungan
sisa lebih subsidi gaji PNS daerah
otonom berdasarkan SPM nihil KPKN Rp124.328.234.484,00
0895 Penerimaan hasil penjualan saham
Pemerintah pada BUMN Rp1.633.978.933.591,00
0899 Pendapatan anggaran lainnya Rp1.706.658.593.342,00
JUMLAH Rp158.042.453.393.414,00
RINCIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 1998/1999
0910 Bantuan Program Rp24.925.721.020.599,00
0920 Bantuan Proyek Rp26.180.982.110.211,00
JUMLAH Rp51.106.730.130.810,00
Pasal 2Ayat (1)
Cukup jelasAyat (2)
Rincian belanja negara dimaksud adalah sebagai berikut:
RINCIAN PENGELUARAN RUTIN
TAHUN ANGGARAN 1998/1999
01 Sektor industri
01.1 Subsektor Industri Rp76.077.102.723,00
Jumlah Sektor Industri Rp76.077.102.723,00
02 Sektor Pertanian dan Kehutanan
02.1 Subsektor Pertanian Rp207.945.019.540,00
02.2 Subsektor Kehutanan Rp409.358.001.528,00
Jumlah Sektor Pertanian dan
Kehutanan Rp617.303.021.068,00
03 Sektor Pengairan
03.1 Subsektor Pengembangan Sumber
Daya Air Rp14.890.733.552,00
03.2 Subsektor Irigasi Rp19.412.436.590,00
Jumlah Sektor Pengairan Rp34.303.170.112,00
04 Sektor Tenaga Kerja
04.1 Subsektor Tenaga Kerja Rp300.369.935.110,00
Jumlah Sektor Tenaga Kerja Rp300.369.935.110,00
05 Sektor Perdagangan,
Pengembangan Usaha Nasional,
Keuangan, dan Koperasi
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam
Negeri Rp70.436.301.613,00
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri Rp48.249.634.033,00
05.4 Subsektor Keuangan Rp97.408.692.311.765,00
05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha
Kecil Rp104.855.326.598,00
Jumlah Sektor Perdagangan,
Pengembangan Usaha Nasional,
Keuangan, dan Koperasi Rp97.632.233.574.009,00
06 Sektor Transportasi, Meteorologi
dan Geofisika
06.1 Subsektor Prasarana Jalan Rp25.760.722.360,00
06.2 Subsektor Transportasi Darat Rp27.787.001.981,00
06.3 Subsektor Transportasi Laut Rp174.990.500.495,00
06.4 Subsektor Transportasi Udara Rp61.899.041.715,00
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika,
Pencarian dan Penyelamatan (SAR) Rp61.679.655.883,00
Jumlah Sektor Transportasi,
Meteorologi, dan Geofisika Rp352.116.922.434,00
07 Sektor Pertambangan dan Energi
07.1 Subsektor Pertambangan Rp308.142.157.955,00
07.2 Subsektor Energi Rp5.245.920.104,00
Jumlah Sektor Pertambangan dan
Energi Rp313.388.078.059,00
08 Sektor Pariwisata, Pos, dan
Telekomunikasi
08.1 Subsektor Pariwisata Rp22.486.159.259,00
08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi Rp72.765.445.723,00
Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan
Telekomunikasi Rp95.251.604.982,00
09 Sektor Pembangunan Daerah dan
Transmigrasi
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah Rp13.047.354.872.501,00
09.2 Subsektor Transmigrasi dan
Pemukiman Perambah Hutan Rp78.281.692.307,00
Jumlah Sektor Pembangunan Daerah
dan Transmigrasi Rp13.125.636.564.808,00
10 Sektor Lingkungan Hidup dan
Tata Ruang
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup Rp9.492.872.682,00
10.2 Subsektor Tata Ruang Rp235.458.826.319,00
Jumlah Sektor Lingkungan Hidup
dan Tata Ruang Rp244.951.699.001,00
11 Sektor Pendidikan, Kebudayaan
Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga
11.1 Subsektor Pendidikan Rp4.951.274.837.578,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah
dan Kedinasan Rp383.475.564.149,00
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
Maha Esa Rp100.561.144.359,00
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga Rp9.808.428.023,00
Jumlah Sektor Pendidikan,Kebudayaan
Nasional,Kepercayaan Terhadap Tuhan
Yang Maha Esa,Pemuda,dan Olah Raga Rp5.445.119.974.109,00
12 Sektor Kependudukan dan Keluarga
Sejahtera
12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga
Berencana Rp349.059.261.076,00
Jumlah Sektor Kependudukan dan
Keluarga Berencana Rp349.059.261.076,00
13 Sektor Kesejahteraan Sosial,
Kesehatan, Peranan Wanita, Anak
dan Remaja
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial Rp136.336.950.415,00
13.2 Subsektor Kesehatan Rp575.937.194.645,00
Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial,
Kesehatan, Peranan Wanita, Anak,
dan Remaja Rp712.274.145.060,00
14 Sektor Perumahan dan Permukiman
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman Rp12.518.233.256,00
14.2 Subsektor Penataan Kota dan
Bangunan Rp5.382.057.935,00
Jumlah Sektor Perumahan dan
Permukiman Rp17.900.291.191,00
15 Sektor Agama
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan
Beragama Rp242.417.318.611,00
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan
Agama Rp1.144.112.604.062,00
Jumlah Sektor Agama Rp1.386.529.922.673,00
16 Sektor Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan
Terapan dan Dasar Rp238.752.519.572,00
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana
dan sarana Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Rp37.610.961.991,00
16.5 Subsektor Kedirgantaraan Rp2.483.783.381,00
16.6 Subsektor Sistem Informasi dan
Statistik Rp110.650.371.617,00
Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi Rp289.497.636.561,00
17 Sektor Hukum
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional Rp651.537.721.619,00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum Rp108.389.990.381,00
Jumlah Sektor Hukum Rp759.927.712.000,00
18 Sektor Aparatur Negara dan
Pengawasan
18.1 Subsektor Aparatur Negara Rp3.759.597.862.042,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem
dan Pelaksanaan Pengawasan Rp309.936.479.619,00
Jumlah Sektor Aparatur Negara
dan Pengawasan Rp4.069.534.341.661,00
19 Sektor Politik, Hubungan Luar
Negeri, Penerangan, Komunikasi
dan Media Massa
19.1 Subsektor Politik Rp98.098.981.874,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri Rp1.337.049.915.104,00
19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi
dan Media Massa Rp556.224.533.634,00
Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar
Negeri, Penerangan, Komunikasi
dan Media Massa Rp1.991.373.430.612,00
20 Sektor Pertahanan dan Keamanan
20.2 Subsektor Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia Rp8.174.113.665.000,00
20.3 Subsektor Pendukung --
Jumlah Sektor Pertahanan dan
Keamanan Rp8.174.113.665.000,00
JUMLAH Rp136.086.962.052.249,00
RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN
TANPA BANTUAN PROYEK/TEKNIS
TAHUN ANGGARAN 1998/1999
01 Sektor industri
01.1 Subsektor Industri Rp165.450.355.086,00
Jumlah Sektor Industri Rp165.450.355.086,00
02 Sektor Pertanian dan Kehutanan
02.1 Subsektor Pertanian Rp4.056.955.222.109,00
02.2 Subsektor Kehutanan Rp314.546.403.413,00
Jumlah Sektor Pertanian dan
Kehutanan Rp4.371.501.625.522,00
03 Sektor Pengairan
03.1 Subsektor Pengembangan Sumber
Daya Air Rp283.023.101.687,00
03.2 Subsektor Irigasi Rp988.802.263.345,00
Jumlah Sektor Pengairan Rp1.271.825.365.032,00
04 Sektor tenaga Kerja
04.1 Subsektor Tenaga Kerja Rp1.081.655.931.433,00
Jumlah Sektor Tenaga Kerja Rp1.081.655.931.433,00
05 Sektor Perdagangan, Pengembangan
Usaha Nasional, Keuangan, dan
Koperasi
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri Rp15.358.190.987,00
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri Rp48.104.863.791,00
05.3 Subsektor Pengembangan Usaha
Nasional Rp330.740.717.702,00
05.4 Subsektor Keuangan Rp8.390.620.645.512,00
05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha
Kecil Rp190.754.481.336,00
Jumlah Sektor Perdagangan,
Pengembangan Usaha Nasional,
Keuangan, dan Koperasi Rp8.975.578.899.328,00
06 Sektor Transportasi, Meteorologi
dan Geofisika
06.1 Subsektor Prasarana Jalan Rp2.783.373.136.654,00
06.2 Subsektor Transportasi Darat Rp279.197.948.713,00
06.3 Subsektor Transportasi Laut Rp155.682.512.114,00
06.4 Subsektor Transportasi Udara Rp123.465.727.730,00
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika,
Pencarian dan Penyelamatan (SAR) Rp15.232.188.450,00
Jumlah Sektor Transportasi,
Meteorologi, dan Geofisika Rp3.356.951.513.661,00
07 Sektor Pertambangan dan Energi
07.1 Subsektor Pertambangan Rp49.122.395.603,00
07.2 Subsektor Energi Rp756.030.444.679,00
Jumlah Sektor Pertambangan dan
Energi Rp805.152.840.282,00
08 Sektor Pariwisata, Pos, dan
Telekomunikasi
08.1 Subsektor Pariwisata Rp46.832.494.988,00
08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi Rp6.890.474.890,00
Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan
Telekomunikasi Rp53.722.969.878,00
09 Sektor Pembangunan Daerah dan
Transmigrasi
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah Rp8.567.977.302.064,00
09.2 Subsektor Transmigrasi dan
Pemukiman Perambah Hutan Rp858.711.118.003,00
Jumlah Sektor Pembangunan Daerah
dan Transmigrasi Rp9.426.688.420.067,00
10 Sektor Lingkungan Hidup dan
Tata Ruang
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup Rp270.475.564.268,00
10.2 Subsektor Tata Ruang Rp54.807.072.928,00
Jumlah Sektor Lingkungan Hidup
dan Tata Ruang Rp325.282.637.196,00
11 Sektor Pendidikan, Kebudayaan
Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga
11.1 Subsektor Pendidikan Rp4.250.189.511.182,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah
dan Kedinasan Rp175.291.322.946,00
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
Maha Esa Rp73.677.855.748,00
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga Rp68.206.408.142,00
Jumlah Sektor Pendidikan,Kebudayaan
Nasional,Kepercayaan Terhadap Tuhan
Yang Maha Esa,Pemuda,dan Olah Raga Rp4.567.365.098.018,00
12 Sektor Kependudukan dan Keluarga
Sejahtera
12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga
Berencana Rp235.348.875.658,00
Jumlah Sektor Kependudukan dan
Keluarga Berencana Rp235.348.875.658,00
13 Sektor Kesejahteraan Sosial,
Kesehatan, Peranan Wanita, Anak
dan Remaja
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial Rp872.831.563.279,00
13.2 Subsektor Kesehatan Rp1.207.969.625.018,00
13.3 Subsektor Perananan Wanita, Anak
dan Remaja Rp417.501.692.808,00
Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial,
Kesehatan, Peranan Wanita, Anak,
dan Remaja Rp2.498.302.881.105,00
14 Sektor Perumahan dan Permukiman
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman Rp801.531.424.346,00
14.2 Subsektor Penataan Kota dan
Bangunan Rp9.119.074.051,00
Jumlah Sektor Perumahan dan
Permukiman Rp810.650.498.397,00
15 Sektor Agama
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan
Beragama Rp26.852.522.982,00
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan
Agama Rp236.149.594.849,00
Jumlah Sektor Agama Rp263.002.117.831,00
16 Sektor Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi
16.1 Subsektor Teknik Produksi dan
Teknologi Rp129.654.632.625,00
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan
Terapan dan Dasar Rp53.175.041.011,00
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana
dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Rp67.705.196.232,00
16.4 Subsektor Kelautan Rp62.681.778.215,00
16.5 Subsektor Kedirgantaraan Rp28.088.176.657,00
16.6 Subsektor Sistem Informasi dan
Statistik Rp92.340.508.153,00
Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi Rp433.645.332.893,00
17 Sektor Hukum
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional Rp7.522.387.811,00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum Rp35.610.802.320,00
17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana
Hukum Rp93.111.869.734,00
Jumlah Sektor Hukum Rp136.245.059.865,00
18 Sektor Aparatur Negara dan
Pengawasan
18.1 Subsektor Aparatur Negara Rp397.434.735.748,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem
dan Pelaksanaan Pengawasan Rp16.361.288.921,00
Jumlah Sektor Aparatur Negara
dan Pengawasan Rp413.796.024.669,00
19 Sektor Politik, Hubungan Luar
Negeri, Penerangan, Komunikasi
dan Media Massa
19.1 Subsektor Politik Rp9.688.851.526,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri Rp11.047.543.500,00
19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi
dan Media Massa Rp88.704.585.987,00
Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar
Negeri, Penerangan, Komunikasi
dan Media Massa Rp109.440.981.013,00
20 Sektor Pertahanan dan Keamanan
20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan
Perlindungan Masyarakat Rp2.585.000.000,00
20.2 Subsektor ABRI Rp884.249.446.449,00
20.3 Subsektor Pendukung Rp259.415.596.150,00
Jumlah Sektor Pertahanan dan
Keamanan Rp1.146.250.042.599,00
JUMLAH Rp40.447.857.469.533,00
RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN
BANTUAN PROYEK/TEKNIS
TAHUN ANGGARAN 1998/1999
01 Sektor industri
01.1 Subsektor Industri Rp31.969.836.486,00
Jumlah Sektor Industri Rp31.969.836.486,00
02 Sektor Pertanian dan Kehutanan
02.1 Subsektor Pertanian Rp370.003.487.092,00
02.2 Subsektor Kehutanan Rp16.321.027.925,00
Jumlah Sektor Pertanian dan
Kehutanan Rp386.324.515.017,00
03 Sektor Pengairan
03.1 Subsektor Pengembangan Sumber
Daya Air Rp1.774.316.004.256,00
03.2 Subsektor Irigasi Rp528.673.682.341,00
Jumlah Sektor Pengairan Rp2.302.989.689.597,00
04 Sektor Tenaga Kerja
04.1 Subsektor Tenaga Kerja Rp83.205.794.308,00
Jumlah Sektor Tenaga Kerja Rp83.205.794.308,00
05 Sektor Perdagangan, Pengembangan
Usaha Nasional, Keuangan, dan
Koperasi
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri Rp1.972.000,00
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri Rp5.306.320.724,00
05.3 Subsektor Pengembangan Usaha
Nasional Rp --
05.4 Subsektor Keuangan Rp885.441.083.586,00
05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha
Kecil Rp62.348.329.375,00
Jumlah Sektor Perdagangan,
Pengembangan Usaha Nasional,
Keuangan, dan Koperasi Rp953.097.705.685,00
06 Sektor Transportasi, Meteorologi
dan Geofisika
06.1 Subsektor Prasarana Jalan Rp1.676.732.623.429,00
06.2 Subsektor Transportasi Darat Rp837.778.301.885,00
06.3 Subsektor Transportasi Laut Rp893.814.259.440,00
06.4 Subsektor Transportasi Udara Rp150.464.322.580,00
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika,
Pencarian dan Penyelamatan (SAR) Rp27.120.005.274,00
Jumlah Sektor Transportasi,
Meteorologi, dan Geofisika Rp3.585.909.512.608,00
07 Sektor Pertambangan dan Energi
07.1 Subsektor Pertambangan Rp --
07.2 Subsektor Energi Rp7.040.264.736.431,00
Jumlah Sektor Pertambangan dan
Energi Rp7.040.264.736.431,00
08 Sektor Pariwisata, Pos, dan
Telekomunikasi
08.1 Subsektor Pariwisata Rp --
08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi Rp1.767.047.351.719,00
Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan
Telekomunikasi Rp1.767.047.351.719,00
09 Sektor Pembangunan Daerah dan
Transmigrasi
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah Rp1.162.242.110.021,00
09.2 Subsektor Transmigrasi dan
Pemukiman Perambah Hutan Rp22.668.537.409,00
Jumlah Sektor Pembangunan Daerah
dan Transmigrasi Rp1.184.910.647.430,00
10 Sektor Lingkungan Hidup dan
Tata Ruang
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup Rp300.148.681.806,00
10.2 Subsektor Tata Ruang Rp135.594.114.092,00
Jumlah Sektor Lingkungan Hidup
dan Tata Ruang Rp436.112.795.898,00
11 Sektor Pendidikan, Kebudayaan
Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga
11.1 Subsektor Pendidikan Rp2.096.855.473.798,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah
dan Kedinasan Rp61.151.467.648,00
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
Maha Esa Rp7.320.475,00
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga Rp703.860.216,00
Jumlah Sektor Pendidikan,Kebudayaan
Nasional,Kepercayaan Terhadap Tuhan
Yang Maha Esa,Pemuda,dan Olah Raga Rp2.158.718.122.137,00
12 Sektor Kependudukan dan Keluarga
Sejahtera
12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga
Berencana Rp363.088.086.491,00
Jumlah Sektor Kependudukan dan
Keluarga Berencana Rp363.088.086.491,00
13 Sektor Kesejahteraan Sosial,
Kesehatan, Peranan Wanita, Anak
dan Remaja
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial Rp133.834.235.359,00
13.2 Subsektor Kesehatan Rp1.157.855.813.552,00
13.3 Subsektor Perananan Wanita, Anak
dan Remaja Rp15.000.000,00
Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial,
Kesehatan, Peranan Wanita, Anak,
dan Remaja Rp1.291.705.048.911,00
14 Sektor Perumahan dan Permukiman
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman Rp1.181.786.043.565,00
14.2 Subsektor Penataan Kota dan
Bangunan Rp14.415.622.809,00
Jumlah Sektor Perumahan dan
Permukiman Rp1.196.201.666.374,00
15 Sektor Agama
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan
Beragama Rp118.271.545,00
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan
Agama Rp133.456.843.671,00
Jumlah Sektor Agama Rp133.575.115.216,00
16 Sektor Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi
16.1 Subsektor Teknik Produksi dan
Teknologi Rp67.849.383.430,00
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan
Terapan dan Dasar Rp20.477.010.481,00
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana
dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Rp76.629.950.824,00
16.4 Subsektor Kelautan Rp124.370.509.515,00
16.5 Subsektor Kedirgantaraan Rp32.341.584.070,00
16.6 Subsektor Sistem Informasi dan
Statistik Rp7.442.039.445,00
Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi Rp329.110.477.765,00
17 Sektor Hukum
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional Rp --
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum Rp14.800.000,00
17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana
Hukum Rp --
Jumlah Sektor Hukum Rp14.800.000,00
18 Sektor Aparatur Negara dan
Pengawasan
18.1 Subsektor Aparatur Negara Rp791.517.870.331,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem
dan Pelaksanaan Pengawasan Rp87.072.580.688,00
Jumlah Sektor Aparatur Negara
dan pengawasan Rp878.590.451.019,00
19 Sektor Politik, Hubungan Luar
Negeri, Penerangan, Komunikasi
dan Media Massa
19.1 Subsektor Politik Rp2.849.833.263,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri --
19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi
dan Media Massa Rp310.981.470.442,00
Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar
Negeri, Penerangan, Komunikasi
dan Media Massa Rp313.831.303.750,00
20 Sektor Pertahanan dan Keamanan
20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan
Perlindungan Masyarakat --
20.2 Subsektor ABRI Rp1.603.049.023.183,00
20.3 Subsektor Pendukung Rp141.265.433.231,00
Jumlah Sektor Pertahanan dan
Keamanan Rp1.744.314.456.414,00
JUMLAH Rp26.180.982.110.211,00
Pasal 3
Sisa Anggaran Lebih sebesar Rp6.433.354.892.231,00 (enam triliun empat ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) disebabkan oleh Realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp209.149.156.524.224,00 (dua ratus sembilan triliun seratus empat puluh sembilan miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dan realisasi Belanja Negara sebesar Rp202.715.801.631.993,00 (dua ratus dua triliun tujuh ratus lima belas miliar delapan ratus satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
Dalam Sisa Anggaran Lebih tersebut di atas termasuk jumlah koreksi BPK atas pengeluaran untuk subsidi pangan dan subsidi pupuk Tahun Anggaran 1998/1999 sebesar Rp6.122.364.120.635,00 (enam triliun seratus dua puluh dua miliar tiga ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) yang baru dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran 1999/2000 setelah dilakukan audit oleh BPKP.
Pasal 4
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3990